Jika Bahasa Banjar Wajib di Sekolah Kalsel: Meningkatkan Literasi atau Membebani Kurikulum?

Suku dayak dan Suku Banjar yang sedang menari bersama (Pinterest/Albertus Rico)

KALSEL - Bayangkan seorang anak di pedalaman Kalimantan Selatan (Kalsel) duduk di bangku kelas satu. Ia terbiasa berbicara Bahasa Banjar di rumah dan lingkungannya. Hari ini, ia harus belajar membaca untuk pertama kalinya, tetapi dalam bahasa yang hampir asing baginya: Bahasa Indonesia. Ini adalah awal dari sebuah tantangan yang bisa mempengaruhi seluruh perjalanan pendidikannya.

Wacana menjadikan Bahasa Banjar sebagai mata pelajaran wajib di seluruh sekolah se-Kalsel muncul sebagai jawaban atas dilema ini. Namun, di balik potensi besar pelestarian budaya dan peningkatan literasi, tersimpan sejumlah tantangan operasional dan sosial yang kompleks.

Dua Sisi Mata Uang: Peluang Besar, Kendala Nyata

Kajian organisasi pendidikan dunia, UNESCO, telah lama membuktikan bahwa pendidikan berbasis mother tongue atau bahasa ibu secara signifikan meningkatkan pemahaman literasi dasar dan hasil belajar di kelas awal. Anak-anak yang belajar konsep dasar dalam bahasa yang mereka pahami menunjukkan transisi yang lebih mulus ke bahasa nasional.

Baca juga: Mengungkap Perasaan dengan Gombalan Bahasa Banjar yang Romantis dan Mengocak Perut

Di Kalsel, kebijakan ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga pelestarian identitas. Bahasa Banjar, yang menjadi penutur utama bagi mayoritas masyarakat, menyimpan kekayaan sastra lisan, pantun, dan nilai-nilai kearifan lokal. Mata pelajaran formal dapat menjadi kanal sistematis untuk meneruskan warisan ini kepada generasi muda, sekaligus mendongkrak partisipasi orang tua dalam pendidikan anak.

Namun, jalan menuju implementasi penuh tidaklah mulus. Tantangan terbesarnya adalah kesiapan guru. Apakah cukup banyak guru yang terlatih secara pedagogis untuk mengajar Bahasa Banjar sebagai sebuah disiplin ilmu, bukan sekadar percakapan sehari-hari? Risiko berikutnya adalah beban kurikulum. Menambahkan mata pelajaran baru berarti bernegosiasi dengan alokasi jam yang sudah padat, berpotensi memicu resistensi jika dianggap mengurangi porsi mata pelajaran inti.

Jalan Tengah: Implementasi Bertahap dan Inklusif

Lantas, bagaimana solusinya? Model implementasi bertahap adalah kunci. Daripada langsung diterapkan secara menyeluruh, pilot project di 30-50 sekolah perwakilan (perkotaan dan pedesaan) dapat menjadi laboratorium kebijakan. Hasilnya dapat menjadi acuan untuk penyempurnaan sebelum diperluas.

Baca juga: Bahasa Banjar: Jejak Akulturasi Dayak, Melayu, dan Jawa di Kalimantan

Selain itu, kerangka kebijakannya harus inklusif. Sebagaimana dirujuk dalam Policy Brief Pusat Studi Kebijakan Pendidikan (PSKP), muatan lokal telah diakomodir dalam regulasi nasional. Kebijakan provinsi harus memastikan bahwa pembelajaran Bahasa Banjar tidak menjadi pemaksaan bagi etnis minoritas, tetapi sebagai penambah khazanah budaya bagi semua warga Kalsel.

Pengembangan kurikulum standar provinsi, pelatihan guru berjenjang, dan penyediaan bahan ajar yang menarik mutlak diperlukan. Anggaran dapat bersumber dari APBD dan dana BOS yang dialokasikan khusus untuk muatan lokal.

Mewajibkan Bahasa Banjar adalah investasi jangka panjang untuk literasi dan identitas budaya Kalsel. Keberhasilannya sangat bergantung pada perencanaan yang matang, komitmen anggaran, dan pendekatan yang tidak terburu-buru. Tanpa itu, alih-alih melestarikan, kebijakan ini justru berisiko menjadi beban baru yang tidak efektif. Titik awalnya adalah kolaborasi: pemprov, akademisi, praktisi pendidikan, dan tentu saja, masyarakat Banjar sendiri.