Menuju Banua Digital: Akses Internet 1.814 Desa di Kalsel Kini Terkoneksi

Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Blank Spot yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Banjarmasin, Rabu (29/4/2026). (mckalsel)

Upaya transformasi digital di Kalimantan Selatan terus menunjukkan progres yang signifikan. Melalui sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), fokus utama kini diarahkan pada penuntasan wilayah tanpa sinyal atau blank spot. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memastikan setiap pelosok Banua memiliki hak yang sama terhadap akses informasi dan layanan publik berbasis elektronik.

Lompatan Besar Infrastruktur Digital di Kalsel
Memasuki tahun 2026, capaian pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kalimantan Selatan mencatatkan angka yang membanggakan. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 91 persen desa di provinsi ini telah terbebas dari kendala blank spot. Dari total 2.015 desa yang tersebar di 13 kabupaten/kota, sebanyak 1.814 desa sudah menikmati infrastruktur digital yang memadai.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalsel, Muhamad Muslim, menegaskan bahwa pencapaian ini adalah hasil dari komitmen berkelanjutan. Namun, pekerjaan rumah masih menyisakan sekitar 201 desa yang saat ini sedang menjadi prioritas utama penanganan. Lokasi-lokasi ini umumnya berada di wilayah dengan tantangan geografis yang cukup ekstrem, mulai dari daerah pegunungan hingga pesisir yang sulit dijangkau oleh jaringan seluler konvensional.

Mengatasi Hambatan Geografis demi Ekonomi Digital
Tantangan alam bukan sekadar soal jarak, melainkan hambatan nyata bagi pertumbuhan ekonomi digital dan efisiensi layanan publik. Tanpa sinyal internet yang stabil, akses terhadap pendidikan daring, administrasi desa, hingga pemasaran produk UMKM lokal menjadi terhambat. Pemprov Kalsel menyadari bahwa kesenjangan akses ini harus segera dipangkas melalui kolaborasi lintas sektor.

Dalam Rakor penanganan blank spot di Banjarmasin baru-baru ini, ditekankan pentingnya identifikasi masalah di lapangan secara cepat. Masalah klasik seperti ketersediaan lahan untuk pembangunan menara telekomunikasi (BTS) dan pasokan listrik di daerah terpencil menjadi poin-poin teknis yang dicarikan solusinya secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Lebih dari Sekadar Sinyal: Menuju Standar Kualitas Tinggi
Fokus pemerintah kini tidak hanya terbatas pada "ada atau tidaknya" sinyal, melainkan beralih pada kualitas layanan. Kebutuhan masyarakat telah bergeser dari sekadar telepon suara menjadi kebutuhan data internet berkecepatan tinggi. Oleh karena itu, Pemprov Kalsel mendorong adanya peningkatan kapasitas bandwidth agar jaringan internet di pedesaan memiliki standar minimal yang stabil.

Untuk memastikan transparansi dan kecepatan pembangunan, diusulkan pula sistem monitoring real-time. Sistem ini nantinya dapat dipantau langsung oleh kepala daerah, mulai dari Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota, guna mengawasi progres pembangunan infrastruktur pendukung di wilayah masing-masing.

Integrasi SPBE dan Masa Depan Transformasi Digital
Di sisi pemerintahan, efisiensi juga terus ditingkatkan. Hingga saat ini, 86 perangkat daerah dan UPTD di Kalimantan Selatan telah terhubung ke jaringan internet terintegrasi. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga telah masuk ke Pusat Data Nasional, yang menjamin keamanan dan keterpaduan data.

Target ke depan adalah mengintegrasikan seluruh klaster kabupaten/kota dengan jaringan intra pemerintah provinsi. Dengan arah kebijakan yang jelas dan kesamaan persepsi antar instansi, Kalimantan Selatan optimistis dapat mewujudkan pemerataan akses digital yang inklusif, sehingga tidak ada lagi masyarakat Banua yang tertinggal dalam arus informasi digital global.