Koperasi Merah Putih Kalsel: Harapan Banua Membangun Kemandirian Ekonomi Desa Tahun 2026

Rapat Koordinasi yang digelar di Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Senin (27/4/2026), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Rahmaddin, menegaskan bahwa koperasi kini diposisikan sebagai akselerator kesejahteraan bagi rakyat kecil (mckalsel)

Wajah Baru Ekonomi Banua: Menakar Urgensi Koperasi Merah Putih
Kalimantan Selatan tengah berada di ambang transformasi ekonomi kerakyatan yang ambisius. Di bawah kepemimpinan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi, komitmen untuk memperkuat Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bukan sekadar wacana administratif, melainkan langkah konkret dalam mewujudkan kemandirian finansial hingga ke pelosok desa.

Dalam Rapat Koordinasi yang digelar di Bappeda Kalsel, Banjarbaru, Senin (27/4/2026), Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, Rahmaddin, menegaskan bahwa koperasi kini diposisikan sebagai akselerator kesejahteraan yang mampu memutus rantai distribusi yang selama ini merugikan masyarakat kecil.

Landasan Regulasi dan Target Nasional
Langkah cepat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini tidak lepas dari payung hukum yang kuat. Percepatan ini merupakan respons langsung terhadap Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 serta Inpres Nomor 17 Tahun 2025. Kedua regulasi ini menjadi mandat nasional untuk menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi menuju pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

"Koperasi ini adalah pilar. Bukan hanya wadah berkumpul, tapi mesin yang membuka lapangan kerja dan memperpendek jarak antara produsen di desa dengan pasar luas," ungkap Rahmaddin.

Capaian Luar Biasa di Seluruh Kabupaten/Kota
Data menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Hingga April 2026, total terdapat 4.944 unit koperasi yang beroperasi di Kalimantan Selatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.013 unit adalah Koperasi Merah Putih.

Prestasi yang paling membanggakan adalah keberhasilan seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dalam mencapai angka 100 persen pembentukan badan hukum bagi Koperasi Merah Putih. Baik melalui skema pendirian unit baru maupun transformasi dari koperasi yang sudah ada, legalitas kini bukan lagi menjadi hambatan di Banua.

Menembus Tantangan Geografis dan Infrastruktur
Meski secara administratif pencapaian Kalsel sudah melampaui target, tantangan besar masih membentang di lapangan. Pembangunan fisik berupa gerai dan pergudangan menjadi fokus utama saat ini. Rahmaddin mengakui bahwa kondisi geografis Kalimantan Selatan yang didominasi lahan rawa menjadi kendala teknis dalam pembangunan aset.

Selain itu, masih terdapat ratusan desa yang belum memiliki kepastian aset lahan untuk lokasi koperasi. Lokasi yang kurang strategis di beberapa wilayah pedalaman juga menuntut strategi khusus agar gerai koperasi nantinya dapat diakses dengan mudah oleh warga sekitar.

Sinergi Lintas Sektor sebagai Kunci
Menghadapi tantangan infrastruktur tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong kolaborasi yang lebih erat. Tidak hanya mengandalkan pendanaan dari pusat dan daerah, sinergi dengan berbagai lini termasuk TNI diharapkan mampu mempercepat pembukaan akses dan pembangunan fisik di area-area sulit.

Integrasi perencanaan antar lembaga menjadi harga mati. Dengan adanya kesamaan persepsi melalui rapat koordinasi ini, diharapkan pembangunan pergudangan dan kelengkapan Koperasi Merah Putih dapat segera rampung, sehingga visi pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kalimantan Selatan bukan lagi sekadar impian, melainkan realitas yang dirasakan oleh setiap warga desa.

Koperasi Merah Putih kini bersiap menjadi tulang punggung baru, memastikan bahwa denyut nadi ekonomi tetap berdetak kencang di jantung setiap desa di Banua.