Menuju Gerbang Logistik Kalimantan: Visi Strategis Kalsel dan Upaya Memperkuat Ekonomi Lokal

Kunjungan Komisi XI DPR RI, Gubernur H. Muhidin Paparkan Capaian dan Potensi Kalsel (mckalsel)

Kalimantan Selatan kini tengah memantapkan langkahnya sebagai pilar utama ekonomi di Pulau Borneo. Dalam pertemuan strategis bersama rombongan Komisi XI DPR RI di Banjarmasin pada Kamis (7/5/2026), Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menegaskan komitmen provinsi ini untuk menjadi gerbang logistik Kalimantan. Kunjungan kerja ini menjadi momentum krusial untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mengawal target pertumbuhan ekonomi nasional yang berbasis pada potensi lokal.

Prestasi Gemilang di Tingkat Nasional

Visi besar Kalimantan Selatan bukan sekadar wacana. Keberhasilan pembangunan daerah ini terbukti melalui berbagai penghargaan prestisius yang diraih dalam waktu berdekatan. Pada awal Mei 2026, Kalsel menerima penghargaan Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah Berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri. Kalsel dinobatkan sebagai yang terbaik di regional Kalimantan untuk kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan angka stunting.

Prestasi ini melengkapi pencapaian sebelumnya pada April 2026, di mana Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang berhasil menembus lima besar nasional dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berkinerja tinggi. Menurut H. Muhidin, pencapaian tersebut adalah buah manis dari kolaborasi masif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga kader posyandu di pelosok desa.

Potensi Strategis dan Kemandirian Pangan

Sebagai daerah yang dikenal dengan sebutan "Bumi Pangeran Antasari", Kalsel memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis. Berada tepat di tengah Pulau Kalimantan, provinsi ini didukung oleh infrastruktur transportasi yang lengkap, mulai dari jalur darat, laut, udara, hingga pemanfaatan jalur sungai yang ikonik.

Dengan populasi sekitar 4,3 juta jiwa, Kalimantan Selatan menunjukkan ketahanan ekonomi yang impresif. Angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah ini konsisten berada di bawah rata-rata nasional. Sektor agraris pun menjadi kekuatan utama, di mana produksi beras mengalami surplus. Selain itu, sektor Crude Palm Oil (CPO), peternakan, dan kelautan masih memiliki ruang yang sangat luas untuk dioptimalkan guna mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Tantangan Fiskal dan Harapan Keadilan Anggaran

Meskipun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang positif dalam tiga tahun terakhir, Kalimantan Selatan tidak lepas dari tantangan besar, terutama di sektor keuangan. H. Muhidin mengakui bahwa kondisi fiskal daerah saat ini mengalami tekanan akibat penurunan nilai transfer dari pemerintah pusat yang cukup signifikan.

Sebagai daerah penghasil batubara dan CPO yang memberikan kontribusi besar bagi devisa negara, Kalsel sangat bergantung pada mekanisme dana bagi hasil (DBH). Oleh karena itu, momen kunjungan Komisi XI DPR RI ini digunakan untuk menyuarakan aspirasi mengenai kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap para wakil rakyat dapat memperjuangkan regulasi yang mendukung daerah penghasil sumber daya alam. Harapannya, kebijakan di masa depan tidak hanya fokus pada alokasi anggaran, tetapi juga pada perumusan strategi yang mampu menjaga keseimbangan antara kontribusi daerah kepada pusat dan dukungan balik pusat untuk pembangunan infrastruktur berkelanjutan di daerah.

Dengan sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan potensi lokal, Kalimantan Selatan optimistis mampu mewujudkan perannya sebagai gerbang logistik yang tangguh dan menjadi tulang punggung ekonomi baru di Indonesia.