Menilik Kesiapan Sekolah Rakyat Kemensos di Kalsel: Progres Fisik 85% dan Tantangan Kuota Boarding School SD

Menilik Kesiapan Sekolah Rakyat Kemensos di Kalsel: Progres Fisik 85% dan Tantangan Kuota Boarding School SD (mckalsel)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mematangkan persiapan operasional tiga Sekolah Rakyat (SR) yang menjadi bagian dari program strategis nasional Kementerian Sosial (Kemensos). Tiga institusi pendidikan berbasis asrama (boarding school) ini dibangun di tiga wilayah penopang utama Kalsel, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kehadiran Sekolah Rakyat ini diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih merata dan berkualitas bagi masyarakat.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan (Dinsos Kalsel) berkomitmen penuh untuk mengawal seluruh tahapan persiapan, baik dari sektor infrastruktur fisik maupun kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan manajemen kepesertaan didik. Langkah ini diambil guna memastikan proses belajar mengajar dapat langsung berjalan optimal begitu fasilitas resmi dibuka.

Pembangunan Fisik Menembus 85 Persen
Perkembangan proyek pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat di ketiga daerah tersebut menunjukkan tren yang sangat positif. Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, M. Farhanie, melalui Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rahmady Abbasmay, mengonfirmasi bahwa pengerjaan infrastruktur di lapangan kini telah menyentuh angka sekitar 85 persen.

Mengingat skala area pembangunan yang mencakup ruang kelas, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya tergolong sangat luas, pencapaian angka 85 persen ini dinilai sebagai percepatan yang luar biasa. Pihak kontraktor dan pemerintah daerah terus mengebut sisa pekerjaan struktur dan finishing agar seluruh bangunan dapat segera difungsikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Kuota Siswa: SMP dan SMA Terpenuhi, SD Masih Fluktuatif
Di samping fokus pada infrastruktur bangunan, Dinsos Kalsel bersama pihak terkait juga terus bergerak melakukan rekrutmen dan penerimaan peserta didik baru. Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menampung tiga jenjang pendidikan formal, yakni Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Target kuota yang ditetapkan oleh Kemensos adalah 90 siswa untuk masing-masing jenjang di setiap lokasi sekolah.

Berdasarkan data terkini, antusiasme masyarakat terhadap jenjang pendidikan menengah tergolong sangat tinggi. Kuota siswa untuk jenjang SMP dan SMA di tiga kabupaten/kota tersebut dilaporkan telah terpenuhi 100 persen. Kendati demikian, pemenuhan kuota pada jenjang Sekolah Dasar masih menghadapi tantangan tersendiri di lapangan.

Hingga saat ini, kuota untuk calon siswa SD masih mengalami kekurangan sekitar 40 hingga 50 anak. Rahmady Abbasmay mengungkapkan bahwa kendala utama di tingkat Sekolah Dasar dipicu oleh faktor psikologis orang tua. Banyak orang tua yang mengaku masih berat hati dan khawatir untuk melepas anak-anak mereka yang masih usia dini untuk tinggal terpisah di dalam fasilitas asrama (boarding school).

Menyikapi fenomena ini, Dinas Sosial Provinsi Kalsel gencar melakukan sosialisasi secara persuasif langsung ke tengah masyarakat. Pemerintah ingin memberikan pemahaman mendalam bahwa sistem asrama di Sekolah Rakyat dirancang dengan pola pengasuhan yang aman, humanis, serta mendukung penuh tumbuh kembang anak. Diharapkan, ketika angkatan pertama sudah berjalan dan menorehkan prestasi, kepercayaan publik akan tumbuh dengan sendirinya.

Menanti Hasil Seleksi dan Kesiapan SDM Pengajar
Saat ini, tahapan seleksi awal bagi seluruh calon peserta didik di ketiga jenjang telah rampung dilaksanakan. Otoritas daerah kini berada dalam posisi menunggu surat keputusan resmi terkait penetapan daftar siswa dari Person In Charge (PIC) Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial di Jakarta.

Tantangan lain yang sedang diselesaikan adalah pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kepala sekolah. Proses rekrutmen definitif sepenuhnya menjadi ranah Kementerian Sosial. Sembari menunggu proses seleksi pusat selesai, Kementerian Sosial menginstruksikan pemerintah daerah untuk mengantisipasi masa transisi dengan menyediakan tenaga guru sementara. Langkah taktis ini diambil agar agenda akademik perdana tidak mengalami penundaan saat sekolah resmi diluncurkan.

Jadwal MPLS 2026 Bersifat Fleksibel
Berdasarkan linimasa perencanaan awal, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi para siswa baru dijadwalkan mulai bergulir pada tanggal 14 Juli 2026. Namun, manajemen Dinsos Kalsel menegaskan bahwa implementasi tanggal tersebut bersifat adaptif dan fleksibel.

Pemerintah daerah memilih untuk bersikap realistis dengan tetap menyelaraskan jadwal MPLS terhadap kesiapan final infrastruktur bangunan fisik serta ketersediaan tenaga pendidik operasional di lapangan. Jika seluruh indikator pemenuhan sarana dan SDM dinyatakan siap, kegiatan pengenalan sekolah akan langsung dilaksanakan tanpa menunda waktu.