Aksi Mahasiswa di DPRD Kalsel Berjalan Tertib, Satpol PP Kedepankan Pendekatan Humanis

Satpol PP dan Damkar Kalsel sukses mengawal aksi demonstrasi Aliansi BEM di DPRD Kalsel dengan pendekatan humanis. Simak detail pengamanan kondusif ini. (mckalsel)

Ketertiban umum di pusat pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan kembali menjadi prioritas utama saat gelombang aspirasi mahasiswa menyambangi Gedung DPRD. Aksi yang diinisiasi oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan tersebut berlangsung pada Rabu, 22 April 2026. Dalam mengawal jalannya penyampaian aspirasi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Provinsi Kalimantan Selatan memastikan situasi tetap terkendali melalui pola pengamanan yang persuasif.

Pengerahan Personel dan Standar Operasional Pengamanan
Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalsel, Dany Matera Saputra, melalui Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian, Wahyu Setyo Utomo, menegaskan bahwa kesiapsiagaan personel adalah kunci utama menjaga stabilitas di lapangan. Sebanyak 30 personel pilihan diterjunkan khusus untuk menjaga ring utama di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Wahyu Setyo Utomo menjelaskan bahwa jumlah personel tersebut telah diperhitungkan secara matang untuk mengimbangi massa aksi yang diperkirakan mencapai 300 orang. Namun, yang menjadi catatan penting bukanlah jumlah kekuatan fisik, melainkan metode yang diterapkan. Satpol PP Kalsel memilih untuk meninggalkan kesan kaku dan beralih ke cara-cara yang lebih bersahabat.

“Kami mengedepankan sisi humanis. Anggota di lapangan diinstruksikan untuk tetap tenang, melakukan dialog jika diperlukan, dan memastikan massa merasa dihargai saat menyampaikan aspirasinya,” ujar Wahyu di sela-sela kegiatannya di Banjarmasin.

Fokus Utama: Ketertiban dan Kelancaran Aktivitas Publik
Demonstrasi yang melibatkan ratusan mahasiswa tentu memiliki risiko gangguan terhadap aktivitas publik dan operasional perkantoran pemerintah. Oleh karena itu, pengamanan difokuskan pada pengaturan massa agar tidak memblokade akses vital. Selain menjaga keamanan gedung wakil rakyat, petugas juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat umum yang berada di sekitar lokasi tidak terganggu.

Fokus pengamanan mencakup penjagaan pintu masuk utama, area selasar gedung, serta perimeter luar. Hal ini dilakukan guna mencegah potensi kerusakan fasilitas negara sekaligus menjamin keamanan para peserta aksi itu sendiri. Dengan pengaturan yang rapi, orasi yang disampaikan oleh mahasiswa dapat terdengar jelas oleh para pemangku kebijakan tanpa harus menimbulkan kericuhan.

Suarakan Isu Nasional dan Daerah
Aliansi BEM Kalsel membawa berbagai isu krusial dalam aksi kali ini. Berdasarkan pantauan di lapangan, tuntutan mahasiswa mencakup evaluasi penegakan hukum, pelestarian lingkungan hidup di tanah Borneo, hingga kritik terhadap kebijakan publik yang dirasa belum berpihak pada rakyat kecil.

Aspirasi ini merupakan representasi dari kepedulian akademisi terhadap kondisi sosial-politik baik di tingkat daerah maupun nasional. Dinamika diskusi antara mahasiswa dan perwakilan DPRD diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret bagi kemajuan Kalimantan Selatan.

Sinergi Lintas Instansi untuk Situasi Kondusif
Keberhasilan pengamanan ini tidak lepas dari koordinasi yang solid antara Satpol PP Damkar Kalsel dengan aparat keamanan terkait lainnya, termasuk kepolisian. Pendekatan lintas instansi ini memudahkan pemetaan potensi gangguan secara dini.

Wahyu menambahkan bahwa komunikasi dua arah antara petugas pengamanan dan koordinator lapangan (Korlap) aksi menjadi faktor krusial. Dengan adanya pemahaman bersama, potensi gesekan fisik dapat diminimalisir secara maksimal. Hingga massa membubarkan diri dengan tertib, situasi di depan Kantor DPRD Provinsi Kalsel dilaporkan tetap aman dan terkendali. Langkah persuasif ini membuktikan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat berjalan selaras dengan terjaganya ketertiban umum.