Borneo Terbelah: Jejak Kolonial yang Membentuk Wajah Kalimantan Modern

Pemandangan Bukit Matang Keladan, Aranio, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan (Pinterest/Pampes)

KALSEL – Pulau Kalimantan, atau yang kerap disebut Borneo, menyimpan sebuah narasi geopolitik yang kompleks di balik hutan hujan lebatnya. Kini, pulau terbesar ketiga di dunia ini bukanlah satu kesatuan politik, melainkan rumah bagi tiga negara berdaulat: Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Pembagian ini bukanlah hasil dari perbedaan etnis atau geografis semata, melainkan warisan langsung dari rivalitas kekuatan kolonial Eropa abad ke-19 yang garis-garis batasnya masih berlaku hingga hari ini.

Pada masa lalu, Kalimantan dipenuhi oleh kesultanan dan kerajaan lokal yang berjaya, seperti Banjar dan Kutai di selatan, serta Brunei yang pengaruhnya membentang di utara. Nasib pulau ini berubah ketika dua raksasa kolonial, Belanda dan Inggris, menancapkan pengaruhnya.

Belanda secara bertahap mengkonsolidasi kekuasaan di bagian selatan, sementara Inggris, melalui figura “Raja Putih” James Brooke di Sarawak dan Perusahaan Borneo Utara Inggris di Sabah, menguasai wilayah utara. Kesultanan Brunei sendiri semakin menyusut dan menjadi protektorat Inggris.

Baca juga: Top 5 Universitas Terbaik di Belanda, yang Mau Kuliah di Eropa Wajib Tahu

Persaingan kedua bangsa Eropa ini akhirnya memuncak pada kebutuhan untuk menetapkan batas yang jelas. Konvensi London 1891 menjadi tonggak utama yang secara resmi menggariskan pemisahan daratan Kalimantan antara wilayah Inggris dan Belanda. Perjanjian lanjutan pada 1915 dan 1928 memperjelas detailnya. Garis di atas peta inilah yang nantinya diwarisi oleh negara-negara penerusnya pasca kemerdekaan.

Pasca Perang Dunia II, gelombang dekolonisasi menentukan nasib akhir setiap wilayah. Wilayah bekas jajahan Belanda di Kalimantan selatan secara alamiah menyatu dengan Republik Indonesia yang baru merdeka. Sementara itu, di utara, wilayah-wilayah di bawah Inggris memilih jalan berbeda.

Pada 1963, Sabah dan Sarawak bergabung dengan Federasi Malaysia, sebuah langkah yang memicu penolakan keras Indonesia melalui konflik yang dikenal sebagai Konfrontasi. Brunei, yang sempat mempertimbangkan untuk bergabung, akhirnya memilih berdiri sendiri sebagai negara merdeka pada 1984.

Baca juga: Wisata Sejarah Perang Banjar yang Merekam Jejak Perlawanan Rakyat Melawan Kolonial Belanda

Akibat dari sejarah panjang ini, peta politik Kalimantan modern pun terbentuk. Indonesia kini menguasai bagian terbesar, yakni sekitar 73% dari total luas pulau, yang terbagi dalam lima provinsi. Malaysia mengelola 26% melalui dua negara bagiannya, Sabah dan Sarawak. Sementara Brunei Darussalam menempati sisa 1% di pesisir utara.

Pembagian politik ini, however, tidak serta merta memutus ikatan kultural yang telah berabad-abad menyatukan penduduk Kalimantan. Suku-suku serumpun seperti Dayak Iban, Bidayuh, atau Kayan tetap menjaga tradisi dan kekerabatan mereka meski terpisah oleh garis perbatasan. Festival adat dan kunjungan silaturahmi menjadi bukti bahwa identitas sebagai “orang Borneo” masih hidup, melampaui sekat-sekat negara bangsa.

Warisan kolonial telah membentuk perbedaan administrasi, tetapi jalinan sejarah dan budaya tetap menjadi benang merah yang menyatukan ketiga negara dalam satu pulau yang megah ini.