Akses Pendidikan Merata, Pemprov Kalsel Salurkan Dana Hibah Bapintar Rp500 Juta untuk 13 Kabupaten/Kota

Akses Pendidikan Merata, Pemprov Kalsel Salurkan Dana Hibah Bapintar Rp500 Juta untuk 13 Kabupaten/Kota (mckalsel)

Upaya Nyata Pemprov Kalsel Menjamin Hak Pendidikan Anak Banua
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus menunjukkan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), pemerintah menegaskan komitmennya agar tidak ada satu pun anak di Bumi Antasari yang tertinggal dalam mengenyam pendidikan layak. Hal ini dibuktikan dengan penyaluran Dana Hibah Bantuan Kependidikan (Bapintar) yang menyasar 13 pemerintah kabupaten/kota di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar untuk menciptakan pemerataan kualitas pendidikan, memastikan bahwa kendala ekonomi maupun administratif tidak lagi menjadi penghalang bagi generasi muda untuk meraih masa depan yang lebih baik.

Penyerahan Simbolis pada Momentum Hari Pendidikan Nasional 2026
Penyaluran dana hibah sebesar Rp500 juta ini dilakukan dalam suasana khidmat Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah yang dirangkai dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026. Bertempat di Halaman Kantor Setdaprov Kalsel, Banjarbaru, pada Senin (4/5/2026), penyerahan bantuan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin.

Momentum Hardiknas menjadi pengingat penting bahwa pendidikan adalah pilar utama pembangunan daerah. Dengan kehadiran bantuan ini, diharapkan setiap daerah di Kalimantan Selatan memiliki dukungan finansial tambahan untuk merangkul anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses jalur pendidikan formal maupun non-formal.

Realisasi Janji Kampanye Melalui Program Paket A, B, dan C
Kepala Disdikbud Kalsel, Abdul Rahim, mengungkapkan bahwa Dana Hibah Bapintar ini merupakan wujud nyata dari realisasi janji kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan. Fokus utama dari bantuan keuangan ini adalah memperkuat program pendidikan kesetaraan, yakni Paket A, Paket B, dan Paket C.

Program ini menjadi solusi bagi anak-anak yang sempat putus sekolah agar tetap bisa mendapatkan ijazah dan pengetahuan yang setara dengan pendidikan formal. Abdul Rahim menegaskan bahwa target utama pemerintah adalah "zero drop out" atau tidak ada lagi anak putus sekolah di Kalimantan Selatan. Penyaluran bantuan teknisnya dikoordinasikan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalsel untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Sinergi Antar Daerah dan Skema Alokasi Dana
Keberhasilan program Bapintar sangat bergantung pada sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Mengingat kewenangan teknis untuk pelaksanaan pendidikan dasar seperti Paket A dan Paket B berada di bawah naungan pemerintah kabupaten/kota, koordinasi lintas instansi menjadi kunci utama.

Terkait penggunaannya, Abdul Rahim memaparkan skema distribusi yang sangat terperinci guna memastikan bantuan tepat sasaran:

• 60 Persen dialokasikan untuk penyediaan kebutuhan utama siswa, seperti perlengkapan sekolah mendasar.
• 30 Persen difokuskan untuk kebutuhan pendukung proses belajar mengajar.
• 10 Persen disiapkan sebagai dana cadangan untuk kebutuhan tambahan yang bersifat mendesak.

Dengan skema yang terukur ini, Pemprov Kalsel optimis bahwa angka partisipasi pendidikan di Banua akan terus meningkat. Harapannya, kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan akan semakin kompetitif dan mampu menjawab tantangan zaman di masa depan.