Satu-satunya di Luar Jawa! Kalimantan Selatan Sabet Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha 2026

Gubernur Kalsel Muhidin raih penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha 2026. Kalsel menjadi satu-satunya provinsi di luar Jawa yang masuk 5 besar kinerja terbaik nasional. (mckalsel)

Prestasi membanggakan kembali diukir oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di kancah nasional. Pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-30 yang berlangsung di Jakarta Pusat, Senin (27/4/2026), Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin, secara resmi menerima penghargaan prestisius Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha.

Penghargaan ini bukan sekadar seremoni biasa, melainkan pengakuan tertinggi dari negara atas capaian kinerja luar biasa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025, Kalimantan Selatan berhasil menembus jajaran elit lima besar provinsi berkinerja terbaik di Indonesia.

Mendobrak Dominasi Pulau Jawa
Capaian tahun 2026 ini mencatatkan sejarah baru bagi "Bumi Lambung Mangkurat". Kalimantan Selatan bersanding sejajar dengan provinsi-provinsi besar seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Hebatnya, Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang mampu menembus dominasi tersebut.

“Alhamdulillah, Kalimantan Selatan masuk lima besar nasional dan menjadi satu-satunya provinsi di luar Pulau Jawa yang menerima penghargaan ini,” ujar Muhidin penuh syukur usai mengikuti upacara.

Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola pemerintahan di daerah luar Jawa mampu bersaing dan memberikan standar pelayanan yang setara, bahkan melampaui daerah-daerah lainnya di Indonesia. Muhidin menekankan bahwa predikat ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Fokus Utama: Pelayanan Publik dan Kesiapsiagaan
Gubernur Muhidin mengingatkan bahwa penghargaan ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan tantangan untuk terus berinovasi. Ia mengajak seluruh kepala daerah di wilayah Kalimantan Selatan untuk memperkuat esensi otonomi daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik secara nyata.

Menurutnya, masyarakat harus merasakan dampak langsung dari kebijakan pemerintah. Kecepatan, ketepatan, dan transparansi menjadi kunci dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam merespon kebutuhan warga dan menjalankan kebijakan pusat di tingkat daerah.

Menuju Asta Cita: Masa Depan Otonomi Daerah
Peringatan Hari Otda ke-30 tahun 2026 mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita”. Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dalam amanat Menteri Dalam Negeri yang dibacakan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, ditekankan bahwa otonomi daerah adalah proses yang dinamis. Bima Arya mengingatkan bahwa kewenangan yang luas harus dibarengi dengan kemampuan teknis dan integritas moral yang tinggi.

Selain Satyalancana, Kemendagri juga memberikan apresiasi berupa National Governance Awards 2026 bagi daerah yang dinilai sukses menghadirkan inovasi konkret. Dengan pencapaian ini, Kalimantan Selatan kini dipandang sebagai role model bagi provinsi lain di luar Jawa dalam hal efisiensi birokrasi dan keberhasilan implementasi otonomi daerah.