Ketika pembatasan sosial membatasi ruang gerak, solidaritas masyarakat justru meluas tanpa batas.
KALSEL – Sebagai respons terhadap melonjaknya kasus COVID-19, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada akhir April 2020. Empat wilayah utama—Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Barito Kuala—masuk dalam lingkaran pembatasan ketat yang mengubah wajah keseharian masyarakat .
Jalan Sunyi di Pusat Keramaian
Ikon budaya seperti Pasar Terapung yang biasanya riuh rendah menjadi sunyi sepi. Pembatasan ketat diberlakukan, jam operasional dipersingkat, dan kerumunan dibubarkan.
Aktivitas ekonomi informal, deny nadi kehidupan banyak keluarga, terpukul berat. Pedagang kecil, pengemudi ojek, dan pelaku UMKM merasakan dampaknya secara langsung.
Baca juga: Jetour T2 Siap Meluncur, 30 Dealer Bakal Hadir Tahun Ini di Indonesia
Pembatasan perbatasan antar kabupaten/kota diawasi ketat dengan pos-pos penjagaan. Layanan transportasi umum, termasuk rencana pengoperasian BRT, terhambat.
Sekolah-sekolah ditutup, proses belajar mengajar dipindahkan ke dunia maya, mengungkap realita kesenjangan digital yang selama ini terpendam.
Infrastruktur Darurat dan Lonjakan Kasus
Pemerintah daerah bergerak cepat dengan mengkonversi gedung-gedung instansi seperti Balai Diklat Ambulung, Bapelkes, dan asrama BPSDMD menjadi fasilitas karantina berkapasitas ratusan tempat tidur. Langkah ini menjadi penyangga vital sistem kesehatan yang kewalahan.
Baca juga: Jelajah Kotabaru: Surga Tersembunyi dari Pantai Berpasir Putih hingga Bukit Hijau Nan Memesona
Namun, prediksi lonjakan kasus menjadi kenyataan. Hingga pertengahan Mei 2020, data resmi mencatat 438 kasus terkonfirmasi positif, dengan 73 sembuh dan 45 meninggal. Sebanyak 977 orang dalam pemantauan (ODP) dan 84 pasien dalam pengawasan (PDP) menjadi beban tambahan sistem kesehatan .
Gotong Royong: Senjata Rahasia Melawan Pandemi
Di balik statistik yang suram, muncul cerita-cerita inspiratif tentang ketangguhan masyarakat. Gerakan gotong royong menjadi respons alami warga Kalsel.
Dapur umum bermunculan, distribusi bantuan sosial diorganisir hingga tingkat RT/RW, dan kampanye kesadaran protokol kesehatan disebarluaskan melalui jaringan komunitas.
Baca juga: Menyingkap 3 Wilayah Terlarang di Kalimantan Selatan: Dari Kota Gaib hingga Hutan Keramat
Beberapa desa yang masuk kategori zona hijau secara mandiri menutup akses dan menerapkan karantina lokal selama 14 hari yang dipantau oleh pengurus RT/RW. Inisiatif bottom-up ini menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat memperkuat kebijakan formal pemerintah.
Belajar dari Ketidaksempurnaan
Pelaksanaan PSBB tidak luput dari tantangan. Kepatuhan masyarakat yang tidak konsisten, seperti kerumunan di pasar dan pusat perbelanjaan, menjadi faktor penghambat efektivitas pembatasan.
Ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan imperatif kesehatan terus mewarnai perdebatan kebijakan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Diskominfo Kalsel, ANTARA, CNN