Duduk Perkara OTT KPK di Kalimantan Selatan: Daftar Pejabat yang Terjaring dan Barang Bukti

Duduk Perkara OTT KPK di Kalimantan Selatan: Siapa Saja yang Terlibat? (pinterest)

Duduk Perkara OTT KPK di Kalimantan Selatan: Siapa Saja yang Terlibat?
Publik Kalimantan Selatan kembali dikejutkan dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelang akhir tahun 2025. Operasi senyap ini menyasar sejumlah oknum pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang diduga terlibat dalam praktik suap pengadaan proyek infrastruktur dan perizinan.

Kronologi dan Kasus yang Menjerat
Duduk perkara kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya kesepakatan "fee" proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Para oknum pejabat diduga menerima komitmen fee sebesar 10% hingga 15% dari nilai kontrak untuk memenangkan kontraktor tertentu dalam beberapa proyek strategis daerah. Transaksi ilegal ini dilakukan secara bertahap, mulai dari pemberian tunai hingga transfer melalui rekening pihak ketiga guna mengaburkan jejak.

Daftar Pejabat yang Terjaring
Dalam operasi yang berlangsung di beberapa titik di Banjarmasin dan Banjarbaru tersebut, tim penyidik KPK mengamankan beberapa orang penting. Di antaranya adalah Kepala Dinas aktif, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga pihak swasta yang berperan sebagai pemberi suap. Hingga saat ini, identitas utama yang menjadi sorotan adalah inisial pejabat tinggi di lingkungan teknis yang memiliki wewenang penuh atas alokasi anggaran proyek tahun jamak (multi-years).

Barang Bukti yang Disita
KPK berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan tindak pidana korupsi ini. Barang bukti utama meliputi uang tunai dalam mata uang Rupiah dan Dollar Singapura yang totalnya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain uang tunai, penyidik juga menyita dokumen kontrak proyek, catatan aliran dana, serta beberapa perangkat elektronik yang berisi percakapan mengenai negosiasi suap.

Pihak KPK menegaskan bahwa penyelidikan masih terus berkembang. Tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru seiring dengan pendalaman bukti-bukti digital yang ditemukan di lapangan. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi seluruh ASN di Kalimantan Selatan untuk tetap menjaga integritas dalam mengelola keuangan negara.