UMKM Kalsel Naik Kelas: Realisasi KUR 2026 Tembus Rp2,53 Triliun dan Dorong Kemandirian Ekonomi

UMKM Kalsel Naik Kelas: Realisasi KUR 2026 Tembus Rp2,53 Triliun dan Dorong Kemandirian Ekonomi (mckalsel)

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Kalimantan Selatan terus menunjukkan tren yang sangat positif. Instrumen finansial ini terbukti ampuh dalam memperkuat daya saing pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sekaligus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Evaluasi (Monev) KUR yang diinisiasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (30/6/2026), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Catur Ariyanto Widodo, memaparkan pencapaian yang signifikan tersebut.

Potret Pertumbuhan: Pembiayaan Lebih Besar untuk Usaha yang Berkembang
Hingga tanggal 23 Juni 2026, realisasi penyaluran KUR di Bumi Lambung Mangkurat telah menembus angka Rp2,53 triliun. Dana segar tersebut mengalir langsung kepada 35.194 debitur, atau telah mencakup sekitar 49,13 persen dari total target pagu penyaluran tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp5,15 triliun.

Ada fenomena menarik yang terjadi pada periode ini. Meskipun secara kuantitas jumlah debitur mengalami sedikit penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, nilai nominal penyaluran justru merangkak naik sebesar 0,54 persen. Hal ini mengindikasikan struktur UMKM di Kalsel yang kian sehat dan berkembang.

"Tren ini menunjukkan adanya debitur yang naik kelas. Pelaku UMKM kini memiliki kapasitas usaha yang lebih besar sehingga memperoleh plafon pembiayaan yang lebih tinggi. Di sisi lain, lembaga perbankan sebagai penyalur juga konsisten menerapkan prinsip selective lending demi menjaga kualitas kredit tetap sehat," ujar Catur Ariyanto Widodo.

Sektor Pertanian Jadi Pilar Utama dan Dominasi Skema Mikro
Bila dibedah berdasarkan portofolio pembiayaan, penyaluran KUR di Kalimantan Selatan masih didominasi oleh Skema Mikro. Skema ini menyerap dana sebesar Rp1,64 triliun atau merepresentasikan lebih dari 64 persen dari total alokasi yang disalurkan ke masyarakat.

Sementara itu, jika ditinjau dari sektor lapangan usaha, sektor pertanian tampil sebagai primadona dengan menerima kucuran terbesar, yakni mencapai Rp889,49 milar atau sekitar 35 persen. Angka ini menegaskan sinergi nyata antara pembiayaan daerah dengan program strategis pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dari persebaran geografis, Kota Banjarmasin menduduki posisi teratas dengan nilai penyaluran tertinggi sebesar Rp449,90 miliar. Di sisi lain, lompatan pertumbuhan tahunan (year-on-year) paling pesat dicatatkan oleh Kota Banjarbaru. Fenomena ini mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi yang bergeser cepat di kawasan penyangga perkotaan baru.

Mengatasi Tantangan Melalui Kolaborasi Ekosistem
Kendati menunjukkan pertumbuhan yang menggembirakan, DJPb Kalsel mengingatkan bahwa masih ada sederet tantangan struktural yang wajib diurai bersama. Beberapa di antaranya meliputi tingkat literasi keuangan dan digital yang masih rendah di kalangan pelaku usaha, integrasi data UMKM yang belum optimal, keterbatasan legalitas usaha, hingga sikap kehati-hatian perbankan dalam memitigasi risiko Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah.

Guna mengatasi hambatan tersebut, dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat mutlak diperlukan guna membangun ekosistem pembiayaan yang kokoh. Langkah nyata yang diakselerasi meliputi pemutakhiran data calon debitur potensial pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), pendampingan manajemen usaha, pembentukan kelompok usaha bersama, hingga fasilitasi legalitas formal UMKM.

Melalui penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, perbankan, dan lembaga penjamin, KUR diharapkan tidak sekadar menjadi angka serapan statistik. Lebih dari itu, program ini harus mampu melahirkan UMKM yang berdaya saing tinggi, memperluas lapangan kerja baru, dan menyejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan secara menyeluruh.