Satgas BBM Kalsel Sidak SPBU Banjarbakula, Pastikan Biosolar Aman dan Bebas Pungli

Satgas BBM Kalsel Sidak SPBU Banjarbakula, Pastikan Biosolar Aman dan Bebas Pungli (mckalsel)

Jamin Kelancaran Distribusi, Satgas BBM Kalsel Perketat Pengawasan di Lapangan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan komitmen serius dalam menjaga stabilitas energi daerah. Melalui Tim Satgas Pengawasan BBM, inspeksi mendadak (sidak) dilakukan secara intensif di wilayah Banjarbaru, Banjarmasin, hingga Kabupaten Banjar. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis Biosolar, benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak tanpa ada praktik penyelewengan.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalsel, Ariadi Noor, menegaskan bahwa pengawasan ini melibatkan kolaborasi lintas sektor. Satgas terdiri dari unsur TNI, Kepolisian, Sekretariat Daerah, Dinas ESDM, hingga Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang komprehensif dari hulu ke hilir.

Fokus Utama: Ketersediaan Stok dan Pemerataan Distribusi
Dalam rangkaian sidak yang dilaksanakan pada Kamis, 14 Mei 2026, tim menyasar tujuh titik strategis yang mencakup SPBU dan SPBKB (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Kendaraan Bermotor). Beberapa lokasi yang dipantau antara lain SPBKB AKR Trikora, SPBKB AKR Guntung Manggis, SPBU Landasan Ulin, hingga area Basirih dan Gambut.

Ariadi Noor menjelaskan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pengelolaan stok Biosolar berjalan transparan. "Kami ingin memastikan pengelolaan BBM khususnya solar dan biosolar tersedia dan distribusinya merata. Kami tidak ingin masyarakat menjadi korban dari penyalahgunaan pengelolaan BBM," ungkapnya di tengah peninjauan.

Hasil pemantauan sementara membawa kabar baik bagi warga Kalsel. Tim Satgas melaporkan bahwa tidak ditemukan adanya indikasi penyelewengan maupun aktivitas "pelangsiran" BBM yang kerap meresahkan. Selain itu, kondisi antrean kendaraan di lokasi-lokasi tersebut terpantau tertib dan tidak mengganggu arus lalu lintas sekitarnya.

Sosialisasi dan Sanksi Tegas bagi Pelanggar
Selain melakukan pengecekan fisik, pemerintah juga mengedepankan langkah persuasif melalui sosialisasi dan edukasi kepada para pengelola SPBU. Namun, Ariadi mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan segan mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran di kemudian hari. Pengawasan ini dijadwalkan akan terus berlanjut (continue), baik melalui pemantauan terbuka maupun investigasi tertutup.

Salah satu poin krusial yang disoroti adalah terkait isu pungutan liar (pungli) kepada sopir atau pengguna jasa SPBU. Pihak manajemen diminta untuk mengelola pelayanan secara bijak dan tidak menciptakan beban finansial tambahan bagi masyarakat. Segala bentuk pungutan yang tidak berdasar atau bukan hasil kesepakatan bersama akan dikenakan sanksi berat.

Efektivitas Sistem Barcode dalam Penyaluran BBM Subsidi
Di sisi teknis, Satgas juga memantau penerapan sistem barcode di sejumlah SPBU Pertamina. Penggunaan teknologi ini dinilai sangat efektif sebagai instrumen kontrol agar BBM subsidi tetap tepat sasaran. Dengan sistem barcode, setiap transaksi tercatat secara digital sesuai dengan kuota dan identitas kendaraan yang terdaftar.

"Penggunaan barcode ini efektif agar penyaluran BBM benar-benar tepat sasaran. Kalau ada penggunaan yang tidak sesuai, tentu SPBU sendiri yang akan dirugikan karena distribusinya tidak sesuai dengan kebutuhan riil," pungkas Ariadi.

Dengan adanya pengawasan rutin ini, diharapkan ketersediaan BBM di Kalimantan Selatan tetap terjaga, meminimalkan potensi konflik di lapangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui distribusi energi yang sehat dan adil.