Gerbang Aspirasi Kalsel: Cara Supian HK Jembatani Suara Mahasiswa ke Senayan

Gerbang Aspirasi Kalsel: Cara Supian HK Jembatani Suara Mahasiswa ke Senayan (mckalsel)

Menghubungkan Banua dengan Pusat: Langkah Nyata DPRD Kalsel
Aksi damai yang digelar oleh kelompok mahasiswa di Kalimantan Selatan (Kalsel) baru-baru ini menarik perhatian publik. Menanggapi gelombang aspirasi tersebut, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, mengambil langkah taktis. Pihaknya menyatakan kesiapan penuh untuk memfasilitasi dialog antara mahasiswa dengan para wakil rakyat yang duduk di tingkat pusat.

Langkah ini diambil karena sebagian besar tuntutan yang disuarakan oleh mahasiswa tidak berada di ranah kebijakan daerah. Isu-isu yang dibawa merupakan persoalan skala nasional yang memerlukan respons langsung dari pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Mengundang 11 Wakil Rakyat Dapil Kalsel ke Rumah Banjar
Sebagai bentuk komitmen nyata, Supian HK berencana mengundang seluruh anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan. Total ada 11 legislator senayan asal Kalsel yang akan disurati untuk hadir langsung di Banjarmasin dan mendengarkan keluh kesah para mahasiswa.

Meskipun menyadari adanya potensi bentrok jadwal, Supian menegaskan bahwa undangan resmi akan tetap dikirimkan kepada seluruh sebelas anggota tersebut. Siapa pun legislator yang memiliki kelonggaran waktu nantinya akan dipertemukan langsung dalam satu forum diskusi bersama perwakilan mahasiswa. Targetnya, dalam kurun waktu tiga hari ke depan, sudah ada kepastian mengenai siapa saja anggota DPR RI yang bisa berhadir untuk berdialog.

Mengapa Isu Nasional Harus Diteruskan ke Pusat?
Dalam keterangannya di Banjarmasin, Supian HK meluruskan bahwa tuntutan mahasiswa kali ini murni berkaitan dengan undang-undang dan kebijakan makro negara, bukan mengenai Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Gubernur (Pergub). Beberapa poin krusial yang disorot oleh mahasiswa antara lain mencakup sektor pendidikan hingga jalannya program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

DPRD Kalsel memposisikan diri sebagai jembatan atau fasilitator resmi. Tugas utama lembaga legislatif daerah dalam konteks ini adalah menyerap, menampung, dan meneruskan aspirasi tersebut ke Jakarta. Supian HK juga merespons adanya rasa kecewa dari pihak mahasiswa terkait surat-surat terdahulu yang sempat tersendat dan belum mendapat tanggapan.

Kedepankan Saling Memahami demi Solusi Terbaik
Menyikapi ketegangan dan kekecewaan yang sempat muncul, Supian HK mengimbau semua pihak untuk saling menahan diri, saling memahami situasi, dan tidak terjebak dalam aksi saling menyalahkan. Menurutnya, pemahaman yang jernih mengenai pembagian fungsi dan wewenang lembaga negara sangatlah penting. Karena muara dari persoalan yang digugat berada di ranah pusat, maka penyelesaiannya pun mutlak ada di tangan pemerintah pusat dan DPR RI.

Melalui inisiatif pemanggilan anggota DPR RI dapil Kalsel ini, DPRD Kalsel berharap komunikasi politik antara elemen pemuda banua dan para pengambil kebijakan di tingkat nasional dapat terjalin secara sehat, transparan, dan menghasilkan solusi yang berdampak nyata.