Daftar Kasus Korupsi Terbesar di Kalsel Sepanjang 2025: Dari HSU hingga Penggeledahan BKSDA

Gedung Merah Putih KPK

Tahun 2025 menjadi periode krusial bagi penegakan hukum di Kalimantan Selatan (Kalsel). Serangkaian operasi besar yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel mengungkap praktik korupsi di berbagai sektor, mulai dari pemerasan oleh oknum penegak hukum hingga penyelewengan dana lingkungan hidup.

Berikut adalah rangkuman kasus korupsi terbesar di Kalsel yang menjadi sorotan publik sepanjang tahun ini:

1. OTT KPK di Kejari Hulu Sungai Utara (HSU)
Kasus paling mengejutkan terjadi pada Desember 2025. KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat pejabat teras di Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara.

Tersangka: Kajari HSU Albertinus Napitupulu, Kasi Intel Asis Budianto, dan Kasi Datun Tri Taruna Fariadi (DPO).
Modus: Dugaan pemerasan terhadap sejumlah Kepala Dinas di Pemkab HSU terkait pengamanan proyek tahun anggaran 2025-2026.
Barang Bukti: Uang tunai sekitar Rp804 juta hingga akumulasi komitmen fee mencapai Rp1,5 miliar.

2. Skandal Dana PKS di BKSDA Kalsel
Hanya sehari sebelum OTT HSU, Kejati Kalsel melakukan penggeledahan besar di kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalsel di Banjarbaru pada 17 Desember 2025.

Isu Utama: Dugaan penyalahgunaan dana Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan belasan perusahaan mitra sejak tahun 2021 hingga 2024.
Dampak: Penyidik menyita tiga boks dokumen penting dan memeriksa 14 perusahaan mitra terkait aliran dana kompensasi lahan konservasi yang diduga tidak disetorkan ke kas negara.
3. Korupsi Proyek Infrastruktur Pemprov Kalsel
Melanjutkan pengembangan kasus dari akhir 2024, awal tahun 2025 juga diwarnai dengan persidangan kasus suap proyek di Dinas PUPR Kalsel. Kasus ini menyeret pejabat tinggi provinsi dengan total barang bukti yang diamankan sejak awal mencapai Rp12,1 miliar.

Kesimpulan
Rentetan kasus ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap sektor pengadaan barang dan jasa serta integritas aparat penegak hukum masih menjadi tantangan besar di Kalimantan Selatan. Langkah tegas KPK dan Kejati diharapkan mampu memberikan efek jera bagi para pelaku rasuah di Bumi Lambung Mangkurat.