Gubernur Muhidin Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama: Perkuat Sinergi Penanganan Bencana di Kalsel

Gubernur Muhidin Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama: Perkuat Sinergi Penanganan Bencana di Kalsel (pinterest)

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, secara resmi memulai agenda evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jajaran Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi. Langkah tegas ini diambil sebagai respon atas dinamika pembangunan dan tantangan alam yang semakin kompleks, terutama terkait intensitas bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten/kota di awal tahun 2026.

Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa posisi jabatan bukanlah sekadar fasilitas, melainkan tanggung jawab besar untuk melayani masyarakat. Evaluasi ini menyasar pada sejauh mana visi dan misi kepala daerah diterjemahkan ke dalam program kerja nyata, khususnya dalam aspek mitigasi dan penanggulangan bencana.

Fokus pada Respons Cepat Bencana
Gubernur Muhidin menyoroti bahwa Kalimantan Selatan saat ini membutuhkan pemimpin instansi yang memiliki "sense of crisis" yang tinggi. Sektor-sektor vital seperti BPBD, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan menjadi perhatian utama dalam proses evaluasi ini.

"Rakyat tidak bisa menunggu. Penanganan banjir, perbaikan infrastruktur yang rusak, hingga distribusi bantuan harus dilakukan secara presisi dan cepat. Pejabat yang tidak mampu mengikuti ritme kerja cepat ini tentu akan menjadi catatan dalam evaluasi karir mereka," tegas Gubernur Muhidin saat memimpin rapat koordinasi di Banjarbaru.

Peningkatan Indeks Kinerja dan Transparansi
Selain fokus pada bencana, evaluasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan indeks reformasi birokrasi di Kalsel. Gubernur menginginkan adanya inovasi digital dalam sistem pelaporan bencana agar koordinasi antara pemerintah provinsi dan daerah tingkat dua dapat berjalan tanpa hambatan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi penataan ulang struktur organisasi (reshuffle) jika diperlukan. Tujuannya hanya satu: memastikan kabinet pemerintahan di bawah kepemimpinan Gubernur Muhidin bekerja optimal demi kesejahteraan warga Banua.

Harapan Masyarakat Banua
Langkah berani Gubernur ini mendapat dukungan luas dari masyarakat yang berharap adanya perbaikan pelayanan publik. Dengan pejabat yang kompeten dan responsif, diharapkan Kalimantan Selatan lebih tangguh dalam menghadapi ancaman banjir tahunan dan mampu mempercepat pemulihan ekonomi pasca-bencana.