Upaya Pemprov Kalsel Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat: Kolaborasi Daerah dan Pusat

Program Sekolah Rakyat di Kalsel Terus Dikawal, DPR RI Dorong Percepatan Pembangunan (mckalsel)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menunjukkan komitmen serius dalam meningkatkan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Sekolah Rakyat. Program strategis ini diharapkan menjadi solusi pendidikan bagi masyarakat luas, meskipun saat ini masih terdapat beberapa tantangan teknis di tingkat daerah.

Status Terkini Pembangunan Sekolah Rakyat di Kalsel
Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, M. Farhanie, mengungkapkan bahwa seluruh usulan pembangunan Sekolah Rakyat dari Kabupaten/Kota telah resmi disampaikan ke Kementerian Sosial RI. Namun, terdapat dinamika data terkait jumlah proyek yang telah disetujui.

Hingga April 2026, tercatat sudah ada tiga unit Sekolah Rakyat yang terbangun. Sementara itu, enam usulan lainnya telah mendapatkan persetujuan dari kementerian dan kini sedang dalam proses pengerjaan. Farhanie meluruskan informasi yang sempat beredar dalam Musrenbang, menegaskan bahwa Pemprov Kalsel terus mengawal total usulan agar mencakup seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

Kendala Lahan di HST dan Banjarmasin
Meski sebagian besar daerah telah siap, masih ada tiga wilayah yang menghadapi hambatan teknis, terutama terkait ketersediaan lahan. Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), lokasi yang diusulkan dinilai berisiko tinggi karena potensi banjir, sehingga pihak kementerian meminta pencarian lokasi alternatif yang lebih aman.

Sementara itu, di Kota Banjarmasin, kendala muncul dari sisi luasan. Syarat minimal pembangunan Sekolah Rakyat adalah lima hektare, sedangkan lahan yang tersedia saat ini baru mencapai empat hektare. Kekurangan satu hektare ini menjadi fokus penyelesaian agar syarat administrasi segera terpenuhi.

Dukungan DPR RI dan Skema Anggaran APBN
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyatakan kesiapannya untuk mengawal realisasi program ini di tingkat pusat. Menanggapi kekurangan lahan di Banjarmasin, Cucun menyarankan adanya ruang komunikasi terkait relaksasi aturan agar program tetap berjalan tanpa harus terpaku kaku pada prototipe awal.

Ia juga memastikan bahwa DPR RI akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memasukkan program Sekolah Rakyat ke dalam skema pembiayaan APBN 2026. Mengingat urgensi dan skala pembangunannya, terdapat kemungkinan penganggaran dilakukan secara multiyears untuk menjamin keberlanjutan proyek hingga tuntas.

Harapan bagi Generasi Muda
Program ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan sumber daya manusia. Dalam kunjungannya ke Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Cucun memberikan motivasi kepada para siswa untuk terus mengejar cita-cita. Ia menekankan bahwa pendidikan di Sekolah Rakyat adalah peluang emas yang harus dimanfaatkan dengan maksimal demi masa depan bangsa.

Dengan sinergi antara Pemprov Kalsel, DPR RI, dan Kementerian Sosial, percepatan pembangunan ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan kualitas pendidikan dan mencetak generasi berprestasi dari Bumi Lambung Mangkurat.