Strategi Satpol PP Kalsel Jaga Kamtibmas Ramadan 2026 Melalui Sinergi Lintas Daerah

Strategi Satpol PP Kalsel Jaga Kamtibmas Ramadan 2026 Melalui Sinergi Lintas Daerah (mckalsel)

Memperkuat Sinergi Ketertiban Umum di Kalimantan Selatan Menjelang Ramadan
Menjelang datangnya bulan suci Ramadan 1447 H atau pada tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) terus melakukan langkah proaktif. Fokus utama saat ini bukan hanya sekadar meningkatkan intensitas patroli di lapangan, namun juga memperkokoh fondasi koordinasi dengan jajaran Satpol PP di tingkat Kabupaten dan Kota di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap berada dalam kondisi yang kondusif, sehingga umat Muslim dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan nyaman.

Mekanisme Koordinasi Formal dan Nonformal
Kepala Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan, Dany Matera Saputra, melalui Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Yudhiana Khusnan Kurniawan, mengungkapkan bahwa pola komunikasi antarwilayah telah tertata dengan baik. Strategi koordinasi yang diterapkan terbagi menjadi dua jalur utama, yaitu jalur formal dan nonformal.

Secara formal, sinergi ini dibangun melalui forum-forum diskusi dan pertemuan tatap muka yang telah dijadwalkan secara rutin. Pertemuan ini menjadi wadah untuk menyelaraskan kebijakan serta menyusun strategi besar dalam penegakan peraturan di daerah. Di sisi lain, koordinasi nonformal dilakukan melalui komunikasi harian yang sangat dinamis. Jalur ini memfasilitasi pelaporan cepat dan tindak lanjut segera apabila ditemukan gangguan kamtibmas di tengah masyarakat.

“Semua sudah berjalan dalam sistem yang ada. Laporan dan tindak lanjut dilakukan secara berkala,” ujar Yudhiana Khusnan Kurniawan saat memberikan keterangan di Banjarbaru, Sabtu (28/2/2026).

Fungsi Fasilitasi dan Dukungan Personel
Satpol PP dan Damkar Provinsi Kalimantan Selatan juga memegang peranan krusial sebagai fasilitator bagi daerah. Hal ini mencakup pemberian dukungan personel apabila sewaktu-waktu pemerintah Kabupaten atau Kota membutuhkan bantuan tambahan dalam rangka pengamanan wilayah maupun penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

Dukungan ini sangat penting untuk memastikan tidak ada celah bagi pelanggaran ketertiban selama bulan Ramadan. Selain itu, upaya monitoring dan evaluasi (monev) terus berjalan secara sistematis. Proses evaluasi ini dilakukan dalam berbagai tingkatan waktu, mulai dari laporan bulanan, triwulanan, hingga laporan per semester, untuk melihat efektivitas kebijakan yang telah dijalankan di setiap daerah.

Seruan Sinergi untuk Semua Elemen Masyarakat
Yudhiana menegaskan bahwa tanggung jawab menciptakan ketertiban umum bukan hanya berada di pundak aparat penegak perda semata. Dibutuhkan sinergi total dari seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai situasi yang benar-benar harmonis.

Pihak Satpol PP berharap agar seluruh elemen, mulai dari TNI, Polri, tokoh agama, hingga tokoh masyarakat, dapat berperan aktif menjaga lingkungan masing-masing. Secara khusus, Yudhiana juga menyoroti peran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diharapkan mampu menjadi contoh dan panutan di tengah masyarakat dalam menjaga ketertiban.

Dengan adanya kerja sama yang solid antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan peran aktif warga, diharapkan Ramadan tahun 2026 di Kalimantan Selatan dapat berlangsung dengan khidmat dan penuh kedamaian.