Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemprov Kalsel Targetkan Ribuan Unit Hunian di 2026

Dukung Program 3 Juta Rumah, Pemprov Kalsel Targetkan Ribuan Unit Hunian di 2026 (pinterest)

Akselerasi Program Tiga Juta Rumah di Kalimantan Selatan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus menunjukkan komitmen kuat dalam menyukseskan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi agenda prioritas pemerintah pusat. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh masyarakat di Bumi Lambung Mangkurat memiliki akses terhadap hunian yang layak, sehat, dan terjangkau.

Dalam rapat pengendalian inflasi yang digelar secara daring di Command Center Kantor Gubernur Banjarbaru pada Senin (23/2/2026), Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Miftahul Chair, menegaskan bahwa koordinasi dengan kementerian terkait terus ditingkatkan. Pemprov Kalsel kini tengah fokus pada tahap pengusulan berbagai program perumahan melalui kementerian teknis.

Digitalisasi Pengusulan Lewat Aplikasi Sibaru
Memasuki bulan Februari 2026, aplikasi resmi untuk pengusulan program perumahan di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah resmi dibuka. Miftahul Chair menjelaskan bahwa pemerintah daerah kini sedang menginventarisasi kebutuhan untuk diusulkan ke pusat. Fokus usulan mencakup penanganan kawasan kumuh, perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), hingga pembangunan rumah susun (rusun).

Mekanisme pengusulan bantuan ini dilakukan secara transparan melalui aplikasi Sistem Informasi Bantuan Rumah (Sibaru) yang dikelola oleh Direktorat Jenderal di Kementerian PKP. Usulan tersebut nantinya berasal dari pemerintah kabupaten/kota yang kemudian dikoordinasikan di tingkat provinsi.

Fokus Pembangunan Hunian Vertikal bagi ASN
Selain hunian tapak, kebutuhan akan pembangunan rumah susun juga menjadi perhatian serius Pemprov Kalsel. Hal ini terutama ditujukan untuk memfasilitasi para Aparatur Sipil Negara (ASN). Jika saat ini fasilitas rumah susun sudah tersedia di Banjarmasin, pemerintah berharap pembangunan serupa dapat segera direalisasikan di wilayah Banjarbaru sebagai pusat perkantoran provinsi yang baru.

Capaian FLPP dan Tantangan Pendataan
Kalimantan Selatan mencatatkan prestasi membanggakan dengan masuk dalam jajaran 10 besar nasional untuk capaian Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Kabar ini disampaikan oleh Kepala Bidang Perumahan Disperkim Kalsel, Isma Agrianti. Meski demikian, pihak Disperkim mengakui bahwa pendataan masih menjadi tantangan utama di lapangan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemprov Kalsel terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar lebih aktif menyampaikan data yang akurat. Pendataan yang valid sangat krusial agar intervensi program perumahan dari pemerintah pusat bisa tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kolaborasi Pendanaan: APBD, BSPS, dan Dana Desa
Pada tahun anggaran 2026, alokasi APBD Provinsi Kalsel untuk sektor perumahan diprediksi hanya mampu membiayai sekitar 500 unit rumah. Namun, keterbatasan anggaran daerah ini akan ditutupi oleh dukungan masif dari pemerintah pusat. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Kalimantan Selatan diharapkan mendapat tambahan kuota sekitar 2.700 unit hunian.

Selain itu, Isma Agrianti juga menyoroti peluang pemanfaatan dana desa untuk mendukung perbaikan RTLH di tingkat desa. Kolaborasi pendanaan antara pusat, provinsi, kabupaten, hingga dana desa dipandang sebagai kunci utama keberhasilan penanganan kawasan kumuh di Banua.

Pemprov Kalsel optimis bahwa dengan sinergi semua pihak, target Program Tiga Juta Rumah dapat tercapai maksimal di tahun 2026.