Revolusi Transportasi Kalsel: Integrasi Trans Banjarbakula dan Revitalisasi Angkutan Antar Kota

Dinas Perhubungan Kalsel memperkuat konektivitas angkutan perkotaan melalui integrasi layanan Trans Banjarbakula, angkutan feeder, dan revitalisasi AKDP untuk kenyamanan warga. (mckalsel)

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di bawah kepemimpinan Muhidin-Hasnuryadi terus menunjukkan komitmen serius dalam membenahi sistem transportasi publik. Fokus utama saat ini adalah menciptakan ekosistem angkutan umum yang saling terhubung (terintegrasi) antara wilayah perkotaan dengan kabupaten di sekitarnya. Melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kalsel, sinergi lintas moda kini menjadi prioritas untuk memudahkan mobilitas masyarakat Banua.

Mengoneksikan Banjarbakula dan Wilayah Penyangga
Kepala Dinas Perhubungan Kalsel, Fitri Hernadi, mengungkapkan bahwa meskipun pertumbuhan kuantitas rute belum melonjak drastis, kualitas layanan transportasi kini jauh lebih baik. Pada tahun 2025 dan 2026, pemerintah memfokuskan energi pada integrasi layanan Trans Banjarbakula dengan angkutan feeder (pengumpan) yang dikelola oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Saat ini, beberapa daerah telah memiliki layanan angkutan mandiri yang saling terhubung. Di antaranya adalah:

• Trans Banjarmasin dan Trans Banjarbaru di wilayah perkotaan.
• Trans Intan di Kabupaten Banjar.
• Trans Lakatan di Tanah Laut yang terintegrasi dengan DAMRI menuju destinasi wisata.
• Langsat Manis di Tabalong serta Trans Sanggam di Balangan untuk wilayah luar aglomerasi.

Selain mengoptimalkan jalur yang ada, Dishub Kalsel juga tengah menyiapkan kajian matang untuk menghadirkan layanan Trans Banua Anam di wilayah Hulu Sungai dan Trans Saijaan Bersujud untuk melayani kawasan pesisir Kotabaru serta Tanah Bumbu.

Modernisasi Angkutan Antar Kota (AKDP)
Salah satu terobosan menarik adalah rencana menghidupkan kembali layanan Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Jika dahulu layanan ini identik dengan armada L300, ke depan operator didorong untuk beralih ke unit yang lebih modern dan aman seperti kelas Hiace atau Luxio.

Revitalisasi ini mewajibkan operator bergabung dalam badan hukum koperasi guna menjamin legalitas dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Faktor keselamatan, profesionalitas sopir, serta ketepatan waktu menjadi syarat mutlak agar angkutan ini bisa terintegrasi ke dalam sistem transportasi besar Kalsel. Dengan sistem ini, penumpang yang baru turun dari bandara atau dermaga sungai bisa langsung melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir menggunakan angkutan koperasi yang terpercaya.

Konsistensi Pendanaan dan Capaian Positif
Kalimantan Selatan mencatatkan diri sebagai salah satu provinsi paling konsisten di Indonesia dalam mengalokasikan APBD untuk operasional angkutan umum di luar Pulau Jawa. Hasilnya terlihat nyata pada data tahun 2025, di mana Trans Banjarbakula berhasil melayani rata-rata 1.906.522 penumpang dengan tingkat keterisian (load factor) mencapai 81,04%.

Sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pihak perbankan dalam hal skema pembiayaan diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi umum yang lebih murah, aman, dan nyaman.