Penyebab Banjir Bandang Kalsel Desember 2025: Sorotan Walhi Terhadap Izin Tambang

Penyebab Banjir Bandang Kalsel Desember 2025: Sorotan Walhi Terhadap Izin Tambang (pinterest)

Banjir bandang yang kembali menerjang wilayah Kalimantan Selatan pada penghujung Desember 2025 memicu kekhawatiran publik yang mendalam. Meski intensitas curah hujan di penghujung tahun tercatat cukup tinggi, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan menilai bahwa faktor cuaca bukanlah satu-satunya kambing hitam. Ada persoalan struktural terkait tata ruang dan eksploitasi lahan yang tidak terkendali di wilayah hulu.

Degradasi Lahan dan Hilangnya Serapan Air
Walhi menyoroti bahwa banjir yang merendam ribuan rumah di Kabupaten Banjar, Balangan, dan Hulu Sungai Tengah merupakan dampak langsung dari menyusutnya luas hutan penyangga. Berdasarkan pantauan satelit, wilayah Pegunungan Meratus kian terfragmentasi akibat pembukaan lahan secara masif. Ketika hutan beralih fungsi menjadi area terbuka, kemampuan tanah untuk menyerap air hujan menurun drastis, sehingga air langsung mengalir ke pemukiman sebagai run-off.

Persoalan Izin Tambang dan Perkebunan
Kritik tajam diarahkan pada pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dan perkebunan monokultur di wilayah sensitif. Walhi Kalsel menyatakan bahwa tumpang tindih lahan antara kawasan lindung dan konsesi tambang memperparah kerentanan ekologis. Lubang-lubang tambang yang tidak direklamasi dengan baik berfungsi layaknya bak penampung air raksasa yang sewaktu-waktu bisa jebol dan menyapu pemukiman di bawahnya.

"Banjir bandang ini adalah alarm keras bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi total perizinan industri ekstraktif. Kita tidak bisa terus menyalahkan hujan sementara izin tambang terus keluar di area resapan," tegas perwakilan Walhi dalam rilisnya.

Desakan Audit Lingkungan
Sebagai langkah jangka panjang, masyarakat mendesak pemerintah untuk melakukan audit lingkungan secara transparan. Tanpa adanya pemulihan fungsi daerah aliran sungai (DAS) dan penghentian ekspansi tambang di kawasan hulu, Kalimantan Selatan akan terus terjebak dalam siklus bencana tahunan yang semakin merugikan ekonomi dan keselamatan jiwa warga.