Ambisi Banjarbaru: Menuju Kiblat Baru Revolusi Sampah Nasional 2026

Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mendorong Kota Banjarbaru untuk menjadi daerah percontohan nasional dalam pengelolaan sampah, ini disampaikannya dalam peringatan Hari Jadi ke-27 Kota Banjarbaru di Lapangan Murjani, Senin (20/4/2026). (mckalsel)

Langkah Berani Banjarbaru: Menjawab Tantangan Menuju Percontohan Nasional
Kota Banjarbaru kini tengah berada di bawah sorotan nasional. Pada peringatan Hari Jadi ke-27 yang digelar di Lapangan Murjani, Senin (20/4/2026), Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, secara eksplisit mendorong kota berjuluk "Kota Idaman" ini untuk menjadi mercusuar bagi daerah lain dalam hal tata kelola limbah.

Bukan tanpa alasan, Banjarbaru dianggap memiliki modalitas kuat untuk memimpin transformasi ekologi di Indonesia. Di tengah urgensi krisis iklim, pengelolaan sampah bukan lagi sekadar urusan kebersihan kota, melainkan fondasi utama bagi visi besar Indonesia Maju.

Visi Besar di Balik Tumpukan Sampah
Dalam orasinya, Hanif menekankan bahwa kemajuan sebuah bangsa diukur dari kemampuannya menyelesaikan masalah fundamental. Jika persoalan domestik seperti sampah masih terbengkalai, maka mimpi besar pembangunan nasional akan sulit berpijak pada realitas yang kokoh.

Arahan Presiden sangat jelas: penyelesaian masalah dasar adalah prasyarat mutlak. Sebagai payung hukum, pemerintah telah memperkuat regulasi melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Regulasi ini bukan sekadar hitam di atas putih, melainkan sebuah misi ambisius untuk mencapai 100 persen penyelesaian sampah pada tahun 2029.

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Secara nasional, capaian pengelolaan sampah saat ini masih berkisar di angka 26 persen, jauh dari target tahun ini yang dipatok pada angka 63,41 persen. Di sinilah Banjarbaru diharapkan mampu menutup celah tersebut melalui langkah konsolidatif yang terukur.

Prestasi dan Evaluasi: Banjarbaru di Persimpangan Jalan
Banjarbaru sebenarnya telah menunjukkan performa yang mengesankan. Dengan alokasi anggaran APBD mencapai lebih dari 6 persen untuk sektor lingkungan, komitmen pemerintah daerah patut diacungi jempol. Hasilnya? Capaian penanganan sampah di kota ini menyentuh angka 93 persen, menjadikannya yang tertinggi di Kalimantan Selatan.

Meski demikian, angka tinggi di atas kertas tidak boleh membuat pemerintah daerah terlena. Menteri LH memberikan catatan kritis mengenai praktik open dumping (pembuangan terbuka) yang masih ditemukan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Praktik ini dianggap sudah usang dan bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Mengakhiri Era Open Dumping
Transformasi menuju sistem yang lebih modern dan ramah lingkungan adalah harga mati. Hanif menegaskan bahwa transisi dari open dumping menuju sistem sanitary landfill atau teknologi pengolahan sampah menjadi energi adalah bentuk tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang.

"Ini bukan sekadar soal kepatuhan regulasi, tapi soal bagaimana kita mewariskan lingkungan yang layak," tegas Hanif.

Harapan dari "Kampung Halaman"
Sebagai putra daerah Kalimantan Selatan, Hanif memiliki harapan emosional sekaligus profesional agar Banjarbaru menjadi contoh konkret bagi kota-kota lain di Indonesia. Dengan integrasi antara komitmen anggaran, keterlibatan masyarakat, dan teknologi tepat guna, Banjarbaru memiliki peluang besar untuk membuktikan bahwa Indonesia mampu mengelola sampahnya secara mandiri dan berkelanjutan.

Langkah Banjarbaru dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi penentu. Apakah kota ini mampu bertransformasi menjadi laboratorium hijau nasional atau sekadar menjadi penonton dalam perlombaan menuju Indonesia Bersih 2029? Dunia kini sedang memperhatikan.